RUU BHP

Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU-BHP) telah disyahkan oleh DPR pada Rabu (17/12). Apa yang membuat mahasiswa, guru dan juga insan pendidikan/akademi lainnya menolak RUU ini untuk disahkan. Berikut Rancangan RUU BHP yang ditolak sejumlah insan akademi ini.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.       bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), penyelenggara dan/atau satuan pendidikan harus memberikan pelayanan prima (terbaik) kepada peserta didik dengan prinsip nirlaba, transparan, akuntabel, dan jaminan mutu;b.      bahwa agar dapat memberikan pelayanan prima (terbaik) kepada  peserta didik, menurut UU Sisdiknas pengelolaan pendidikan harus  menerapkan prinsip otonomi perguruan tinggi dan manajemen  berbasis sekolah/madrasahc.       bahwa untuk menerapkan prinsip otonomi perguruan tinggi dan manajemen berbasis sekolah/madrasah, Pasal 53 UU Sisdiknas  mengamanatkan pembentukan badan hukum pendidikan; d. bahwa menurut Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas, ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri; e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan, yang disebut Undang-Undang Tentang Badan Hukum Pendidikan.
Mengingat : 1.      Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;2.      Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara No 4301);

dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN HUKUM
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Badan Hukum Pendidikan yang selanjutnya disebut BHP adalah badan hukum perdata yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat, yang menyelenggarakan pendidikan formal.

  2. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang dapat berbentuk yayasan atau badan lain yang sejenis yang menyelenggarakan satuan pendidikan.

  3. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah berupa sekolah/ madrasah/bentuk lain yang sederajat, atau menyelenggarakan pendidikan tinggi berupa perguruan tinggi yang berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

  4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

  5. Anggaran Dasar adalah ketentuan dasar BHP yang memuat antara lain asas, tujuan, prinsip, sifat, fungsi, pendiri, nama dan tempat kedudukan, jangka waktu pendirian, dan pokok-pokok organisasi.

  6. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan pelaksanaan Anggaran Dasar yang memuat antara lain visi, misi, serta penjabaran Anggaran Dasar.

  7. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ tertinggi BHP yang bertindak mewakili penyelenggara, satuan pendidikan, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

  8. Senat Akademik yang selanjutnya disebut SA atau Dewan Pendidik yang selanjutnya disebut DP adalah organ BHP yang merumuskan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik satuan pendidikan.

  9. Pemimpin Satuan Pendidikan adalah pejabat struktural yang memimpin satuan pendidikan, disebut Kepala Sekolah/Madrasah/bentuk lain yang sederajat pada pendidikan dasar dan/atau menengah, atau disebut Rektor untuk universitas/institut, Ketua untuk sekolah tinggi, atau Direktur untuk politeknik/akademi pada pendidikan tinggi.

  10. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah para pejabat struktural yang memimpin satuan pendidikan, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pejabat struktural lain pada pendidikan dasar dan menengah, atau seperti rektor, wakil rektor, dekan, dan pejabat struktural lain pada pendidikan tinggi.

  11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

  12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

  13. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

BAB II

NAMA, FUNGSI, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
(2) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk badan hukum pendidikan.
(3) Sebutan badan hukum penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Badan Hukum Pendidikan atau BHP.
(4) BHP berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal.
(5) BHP berprinsip:

  1. Nirlaba, yaitu tidak mencari keuntungan sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatannya, baik secara langsung atau tidak langsung, maka seluruh sisa lebih hasil usaha tersebut wajib ditanamkan kembali dalam BHP selama-lamanya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu pelayanan pendidikan;

  2. Otonom, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri, sehingga mampu menjalankan fungsinya secara kreatif;

  3. Akuntabel, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi BHP yang kredibel;

  4. Transparan, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada para pihak yang berkepentingan, sehingga menjadi BHP yang kredibel;

  5. Penjaminan mutu, yaitu komitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang sekurang-kurangnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan;

  6. Layanan Prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, sehingga memuaskan para pihak yang berkepentingan terutama peserta didik;

  7. Non diskriminasi, yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik secara berkeadilan, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi;

  8. Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan para pihak berkepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya masing-masing;

  9. Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik secara berkelanjutan, sehingga harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan penafsiran yang baik serta tidak melibatkan diri pada kegiatan yang beresiko tinggi; dan

  10. Partisipatif, yaitu melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama para pihak yang berkepentingan.

(6) Pelaksanaan dari prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7) BHP bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang sekurang-kurangnya mencakup aspek kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan psikomotorik.

BAB III

PENDIRIAN DAN PENGESAHAN

Pasal 3

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk BHP.
(2) Pendirian BHP dilakukan melalui salah satu cara sebagai berikut:

  1. Penyelenggara menjadi BHP dan satuan pendidikan formalnya menjadi salah satu organ BHP;

  2. Satuan pendidikan menjadi BHP;

  3. Penyelenggara bersama satuan pendidikan menjadi BHP.

Pasal 4

(1) Sebelum BHP disahkan, satuan pendidikan formal yang akan berbentuk atau berada di bawah BHP wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing.
(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) BHP didirikan dengan akta notaris.
(4) Pengesahan BHP dilakukan oleh Menteri.
(5) Syarat-syarat dan tatacara pengesahan BHP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1) Dalam hal pendirian BHP dilakukan melalui cara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Butir a dan c, maka seluruh kekayaan penyelenggara dialihkan menjadi kekayaan BHP yang diatur dalam Anggaran Dasar BHP.
(2) Dalam hal pendirian BHP dilakukan melalui cara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Butir b, maka sebagian kekayaan penyelenggara dipisahkan menjadi kekayaan awal BHP yang diatur dalam Anggaran Dasar BHP.
(3) Pemisahan kekayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan dijadikan kekayaan awal BHP tidak termasuk kekayaan berupa tanah dan dilakukan setelah terlebih dahulu ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus mencukupi kebutuhan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat mendirikan BHP baru di Indonesia bekerjasama dengan BHP yang keseluruhan anggota MWAnya berwarganegara Indonesia.
(2) Penyelenggaraan pendidikan oleh BHP baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

(1) Anggaran Dasar BHP disusun oleh penyelenggara dan dimuat dalam akta notaris tentang pendirian BHP.
(2) Anggaran Dasar BHP sekurang-kurangnya memuat:

  1. Nama, tempat kedudukan, dan badan yang mendirikan BHP;

  2. Asas, tujuan, prinsip, sifat, fungsi, dan ruang lingkup kegiatan BHP;

  3. Organ BHP;

  4. Jangka waktu pendirian BHP;

  5. Susunan, tatacara pembentukan, pengisian organ, dan pembatasan masa jabatan para pejabat struktural BHP;

  6. Pengelolaan, penguasaan dan pengawasan sumberdaya BHP;

  7. Kekayaan BHP;

  8. Ketentuan tentang perubahan anggaran dasar;

  9. Ketentuan tentang perubahan anggaran rumah tangga;

  10. Perlindungan terhadap karyawan serta peserta didik BHP dalam hal terjadi penggabungan, akuisisi, atau pembubaran BHP; dan

  11. Upaya-upaya pencegahan kepailitan BHP dan penyelamatan BHP apabila mendekati kepailitan.

(3) Perubahan Anggaran Dasar BHP dimuat dalam akta notaris dan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri.

Pasal 8

(1) Anggaran Rumah Tangga BHP disusun oleh Pimpinan Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh MWA.
(2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga BHP diusulkan oleh Pimpinan Satuan Pendidikan dan ditetapkan oleh MWA.
(3) Tatacara pengambilan keputusan dan pengesahan berita acara pengambilan keputusan organ-organ BHP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BHP.

BAB V

ORGAN

Pasal 9

(1) Organ BHP terdiri atas:

  1. Majelis Wali Amanat;

  2. Dewan Audit;

  3. Senat Akademik pada pendidikan tinggi atau Dewan Pendidik pada pendidikan dasar dan menengah;

  4. Satuan Pendidikan; dan

  5. Unit lain yang dipandang perlu yang diatur dalam Anggaran Dasar BHP.

(2) BHP dapat mengelola lebih dari satu satuan pendidikan.
(3) Dalam hal BHP mengelola lebih dari satu satuan pendidikan, BHP dapat memiliki lebih dari satu SA atau DP dan lebih dari satu Pimpinan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

(1) Anggota MWA terdiri atas:

  1. Penyelenggara atau wakil penyelenggara;

  2. Pemimpin Satuan Pendidikan;

  3. Wakil SA atau DP;

  4. Wakil tenaga kependidikan non pendidik pada pendidikan tinggi;

  5. Wakil orang tua/wali peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah;

  6. Wakil alumni satuan pendidikan pada pendidikan tinggi;

  7. Unsur masyarakat, dan

  8. Unsur lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BHP.

(2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat lebih dari 1 (satu) orang.
(3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 1 (satu) orang.
(4) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Majelis Wali Amanat.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f, g dan h dipilih oleh SA atau DP.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dalam Anggaran Dasar BHP.
(7) MWA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Majelis Wali Amanat.
(8) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d tidak dapat dipilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat.
(9) Ketua MWA harus berwarganegara Indonesia.

Pasal 11

(1) Dalam hal penyelenggara satuan pendidikan adalah Pemerintah, wakil dari penyelenggara dalam MWA adalah:

  1. Menteri atau yang mewakilinya untuk BHP yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi non keagamaan;

  2. Menteri Agama, untuk BHP yang menyelenggarakan satuan pendidikan keagamaan;

  3. Menteri lain atau kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk BHP yang menyelenggarakan satuan pendidikan kedinasan;

(2) Dalam hal penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, wakil dari penyelenggara dalam MWA adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota atau yang mewakilinya sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Tugas dan wewenang MWA adalah:

  1. menetapkan kebijakan umum BHP;

  2. mengesahkan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan BHP;

  3. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Audit dan Pemimpin Satuan Pendidikan;

  4. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan SA atau DP ;

  5. melaksanakan pengawasan umum atas pengelolaan BHP;

  6. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHP;

  7. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban tahunan Pemimpin Satuan Pendidikan, Dewan Audit, serta SA atau DP ;

  8. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

  9. menyelesaikan persoalan BHP termasuk masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan oleh organ-organ lain BHP sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 13

(1) Pengambilan keputusan oleh MWA dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang diatur dalam Anggaran Dasar.
(2) Pengambilan keputusan oleh MWA yang harus dilakukan melalui pemungutan suara adalah pemilihan Pemimpin Satuan Pendidikan, perubahan Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Rumah Tangga, penggabungan BHP, akusisi BHP, pembubaran BHP, dan pengambilan keputusan lain yang diatur di dalam Anggaran Dasar.
(3) Pengambilan keputusan oleh MWA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai dilakukan dengan pemungutan suara.
(4) Hak suara penyelenggara atau wakilnya dalam pemungutan suara sekurang-kurangnya 35% ( tiga puluh lima persen) dan sebanyak-banyaknya 50,01% (lima puluh koma nol satu persen) dari seluruh hak suara anggota MWA.
(5) Hak suara anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (2) huruf b dalam pengambilan keputusan tentang pemilihan Pemimpin Satuan Pendidikan adalah 0 (nol).

Pasal 14

(1) Dewan Audit merupakan organ BHP yang melakukan evaluasi atas penyelenggaraan BHP.
(2) Anggota Dewan Audit terdiri atas:

  1. Wakil dari Majelis Wali Amanat;

  2. Wakil dari SA atau DP ;

  3. Unsur lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BHP.

(3) Tugas dan wewenang Dewan Audit adalah:

  1. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal atas BHP dalam bidang non akademik;

  2. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal atas BHP; dan

  3. mengambil kesimpulan atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan mengajukan pertimbangan serta saran kepada MWA.

(4) Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
(5) Dewan Audit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Audit.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Audit diatur dalam Anggaran Dasar BHP.
(7) Dewan Audit dapat menugaskan auditor independen untuk melaksanakan tugas audit internal dan/atau eksternal atas beban pembiayaan BHP.

Pasal 15

(1) SA bertindak untuk dan atas nama MWA merumuskan norma dan ketentuan akademik tentang kurikulum, proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengawasi penerapan norma dan ketentuan tersebut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
(2) DP bertindak untuk dan atas nama MWA merumuskan norma dan ketentuan akademik tentang kurikulum dan proses pembelajaran serta mengawasi penerapan norma dan ketentuan tersebut oleh Pimpinan Satuan Pendidikan dasar atau menengah.
(3) Anggota SA atau DP terdiri atas:

  1. Pimpinan Satuan Pendidikan;

  2. Wakil pendidik; dan

  3. Unsur lain, bila diperlukan, yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BHP.

(4) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota SA atau DP.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui pemungutan suara di unit kerjanya.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah satu atau lebih pejabat struktural satuan pendidikan.
(7) SA atau DP dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota SA atau DP .
(8) Pemimpin Satuan Pendidikan tidak dapat dipilih sebagai Ketua SA atau DP.
(9) Pimpinan dan keanggotaan SA atau DP disahkan oleh MWA.
(10) Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA atau DP diatur dalam Anggaran Dasar BHP
(11) Pembentukan SA atau DP untuk pertama kali serta pergantian anggota-nya diatur di dalam Anggaran Dasar BHP.

Pasal 16

Tugas dan wewenang Senat Akademik dan Dewan Pendidik adalah:

  1. merumuskan norma dan ketentuan akademik satuan pendidikan dan mengawasi penerapannya;

  2. memberi rekomendasi tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma dan ketentuan akademik kepada Pemimpin Satuan Pendidikan;

  3. merumuskan kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran serta mengawasi pelaksanaannya;

  4. merumuskan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan mengawasi pelaksanaannya, untuk pendidikan tinggi;

  5. merumuskan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, diukur dari keberhasilan memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dan mengawasi pencapaiannya;

  6. merumuskan kode etik sivitas akademika dan mengawasi pelaksanaannya;

  7. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik serta mengawasi pelaksanaannya, untuk pendidikan tinggi;

  8. merumuskan kebijakan penjaminan mutu akademik di satuan pendidikan dan mengawasi pelaksanaannya;

  9. merumuskan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan mengawasi pelaksanaannya;

  10. merumuskan kebijakan tata tertib akademik dan mengawasi pelaksanaannya;

  11. memberi pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun oleh Pemimpin Satuan Pendidikan;

  12. memberikan penilaian tentang kinerja bidang akademik Pemimpin Satuan Pendidikan kepada MWA.

Pasal 17

(1) Satuan Pendidikan merupakan organ BHP yang melaksanakan pendidikan.
(2) Nama satuan pendidikan ditetapkan dalam Anggaran Dasar BHP dan digunakan oleh Pemimpin Satuan Pendidikan dalam tindakan ke dalam maupun ke luar satuan pendidikan.
(3) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Pemimpin Satuan Pendidikan.
(4) Pemimpin Satuan Pendidikan bertindak ke dalam maupun ke luar satuan pendidikan untuk dan atas nama satuan pendidikan.
(5) Pemimpin Satuan Pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama BHP sesuai ketentuan Anggaran Dasar BHP.
(6) Dalam hal dalam satu BHP terdapat lebih dari 1 (satu) Pemimpin Satuan Pendidikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar BHP.
(7) Pemimpin Satuan Pendidikan dipilih oleh MWA atas dasar suara terbanyak.
(8) Pemimpin Satuan Pendidikan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil, yang diangkat oleh Pemimpin Satuan Pendidikan.
(9) Pemimpin Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
(10) Masa jabatan Pemimpin Satuan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 18

(1) Tugas dan wewenang Pemimpin Satuan Pendidikan adalah:

  1. menyusun rencana strategis satuan pendidikan untuk ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;

  2. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai rencana strategis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditetapkan oleh MWA;

  3. menyelenggarakan pendidikan sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

  4. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada pendidikan tinggi;

  5. mengangkat dan memberhentikan semua pejabat struktural di bawah Pemimpin Satuan Pendidikan serta semua karyawan BHP sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  6. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen satuan pendidikan;

  7. membina dan mengembangkan hubungan dengan lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat pada umumnya; dan

  8. melaporkan secara berkala kepada MWA tentang pelaksanaan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan.

(2) Pemimpin Satuan Pendidikan tidak berwenang mewakili satuan pendidikan atau BHP apabila:

  1. terjadi perkara di depan pengadilan antara satuan pendidikan atau BHP dengan Pemimpin Satuan Pendidikan;

  2. Pemimpin Satuan Pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan satuan pendidikan atau BHP.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), MWA menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan satuan pendidikan atau BHP yang bersangkutan.

Pasal 19

Pemimpin dan Wakil Pemimpin Satuan Pendidikan dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

  1. Pimpinan dan jabatan struktural lain pada satuan pendidikan lain;

  2. Jabatan struktural lain pada lembaga pemerintah pusat atau daerah;

  3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan Satuan Pendidikan dan karyawan BHP diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BHP.

Pasal 21

(1) Di dalam satu BHP, jabatan Ketua MWA, Ketua SA atau DP, Ketua Dewan Audit, atau Pemimpin Satuan Pendidikan tidak boleh saling dirangkap.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang organ BHP diatur dalam Anggaran Dasar BHP.

BAB VI

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 22

(1) Modal awal BHP berwujud aset Penyelenggara yang dipisahkan atau dialihkan kepada BHP.
(2) Aset BHP dapat berasal dari modal penyelenggara, utang kepada pihak lain, sumbangan atau bantuan dari pihak lain, dan hasil usaha BHP, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan sumberdaya dalam bentuk hibah kepada BHP sesuai dengan penugasan yang diberikan.
(4) Hibah dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sepenuhnya untuk pendidikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Terhadap penerimaan BHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) tidak dikenakan pajak dan/atau retribusi.
(6) Pemerintah memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan sumbangan atau bantuan kepada BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7) Pemberian sumberdaya kepada BHP oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Modal awal BHP yang dibentuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berwujud aset negara atau daerah yang dipisahkan menjadi aset awal BHP, yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar BHP .
(2) Modal awal BHP yang dibentuk oleh masyarakat berwujud aset penyelenggara yang dipisahkan menjadi aset awal BHP, yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar BHP.
(3) Modal awal BHP yang merupakan perubahan bentuk dari penyelenggara adalah seluruh aset penyelenggara yang dialihkan menjadi aset awal BHP, yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar BHP.
(4) Aset yang dipisahkan menjadi aset awal BHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) maupun aset yang dialihkan menjadi aset awal BHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan oleh BHP.

Pasal 24

Aset BHP, berupa uang, barang, atau bentuk lain, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapapun.

BAB VII

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 25

(1) Satuan pendidikan, Dewan Audit, dan SA atau DP menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan kepada MWA.
(2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan bidang akademik dan non akademik.
(3) Laporan Keuangan Tahunan Satuan Pendidikan disusun mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Satuan Pendidikan.
(4) Laporan Keuangan Tahunan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik, untuk pendidikan tinggi.
(5) MWA membebaskan Dewan Audit, SA atau DP , dan/atau Pemimpin Satuan Pendidikan dari tanggungjawabnya melalui pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pertanggungjawaban yang bersangkutan diterima.

Pasal 26

(1) Ketua MWA menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tahunan BHP berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang disusun oleh Dewan Audit, SA atau DP, dan Pemimpin Satuan Pendidikan.
(2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh MWA dalam Rapat Pleno MWA.
(3) Laporan Keuangan Tahunan BHP wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui pemuatan di media cetak berbahasa Indonesia dan ditempelkan di papan pengumuman resmi setiap satuan pendidikan yang menjadi organnya.
(4) Laporan Keuangan Tahunan BHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan Laporan Keuangan Tahunan konsolidasi dalam hal BHP memiliki lebih dari satu satuan pendidikan dan/atau memiliki badan usaha otonom.
(5) Tembusan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan BHP bidang akademik disampaikan kepada Menteri, Menteri Agama, menteri lain atau kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen penyelenggara pendidikan kedinasan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangan masing-masing.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan akuntabilitas BHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar BHP.

BAB VIII

KETENAGAAN

Pasal 27

(1) Karyawan BHP terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga penunjang.
(2) Pengangkatan, pemberhentian, status, jabatan, hak dan kewajiban karyawan BHP diatur dalam perjanjian kerja sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat antara Pemimpin Satuan Pendidikan yang bertindak untuk dan atas nama BHP dengan setiap karyawan.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang karyawan BHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BHP.

BAB IX

PENGGABUNGAN, AKUISISI, DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

(1) Satu atau lebih BHP dapat bergabung menjadi satu BHP baru.
(2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh MWA dari masing-masing BHP yang akan bergabung, setelah memperoleh pertimbangan dari masing-masing SA atau DP dan masing-masing Pemimpin Satuan Pendidikan.
(3) Usul penggabungan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara bukan BHP.
(4) MWA dari masing-masing BHP yang akan bergabung secara bersama-sama menyusun Anggaran Dasar BHP yang baru.
(5) Anggaran Dasar BHP baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara bukan BHP, dan disahkan oleh Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan BHP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar BHP.

Pasal 29

(1) Suatu BHP dapat mengakuisisi BHP lain.
(2) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh MWA dari BHP pengakuisisi dan MWA BHP terakuisisi, setelah memperoleh pertimbangan dari masing-masing SA atau DP dan masing-masing Pemimpin Satuan Pendidikan.
(3) Usul akuisisi oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara bukan BHP.
(4) Dalam hal Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, akuisisi BHP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BHP.

Pasal 30

(1) Penggabungan dan akuisisi BHP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Keuntungan yang timbul dari penggabungan atau akuisisi BHP harus dimanfaatkan untuk pendidikan.
(3) Penggabungan dan akuisisi BHP dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 31

(1) BHP dinyatakan bubar apabila:

  1. pengesahannya dibatalkan oleh Menteri;

  2. statusnya sebagai badan hukum dicabut oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan salah satu atau lebih dari alasan berikut:

1) BHP melanggar ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
2) tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit;
3) harta kekayaan BHP tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah
pernyataan pailit dicabut;
4) melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan/atau
5) menyimpang dari visi dan misi serta tujuan sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar BHP.

  1. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BHP telah berakhir.

(2) Aset dan utang BHP yang dinyatakan bubar diserahkan kepada Penyelenggara, atau BHP lain dalam hal Penyelenggara atau Wakil dari Penyelenggara tidak ada lagi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran BHP serta aset dan utang BHP yang dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BHP.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1) Dalam hal keputusan yang diambil oleh organ BHP melanggar ketentuan Anggaran Dasar BHP, Anggaran Rumah Tangga BHP, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dapat membatalkan keputusan tersebut, mencabut ijin satuan pendidikan dalam BHP, dan/atau sampai membatalkan pengesahan BHP.
(2) Pencabutan ijin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di media cetak berbahasa Indonesia.
(3) Pembatalan pengesahan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di berita negara.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melanggar Pasal 2 Ayat (5) huruf a pasal 22 Ayat (4) atau pasal 22 Ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Satuan pendidikan yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara pada saat undang-undang ini berlaku, wajib mengubah bentuknya menjadi BHP menurut undang-undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Perubahan bentuk Badan Hukum Milik Negara menjadi BHP dilakukan dengan membuat akta pendirian baru di hadapan notaris, dan meminta pengesahan atas akta pendirian tersebut kepada Menteri.
(3) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat yang telah ada wajib menyesuaikan bentuknya menjadi BHP sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) paling lambat 6 (enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(4) Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil menjadi karyawan BHP, telah dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) tahun sejak Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang bersangkutan disahkan sebagai BHP.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal …………………

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal …………………

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Hamid Awaludin

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN …… NOMOR …..

Satu Balasan ke RUU BHP

  1. prabu mengatakan:

    Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neolberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: